Penyelenggaraan Pertemuan Tindak Lanjut Implementasi Hasil Rapat Koordinasi Nasional Informasi Geospasial untuk Regional Tengah yang diselenggarakan di Hotel Kuta Paradiso, Denpasar pada Tanggal 30 September 2014. Pertemuan ini dibagi menjadi dua sesi, yakni sesi pertama berbentuk diskusi panel serta sesi kedua yakni konsultasi teknis yang berada dalam lima booth klinik untuk Tata Ruang, Batas Wilayah, Penyelenggaraan IGD dengan CSRT, Layanan Jasa dan Produk Informasi Geospasial dan Layanan Diklat Geospasial. Acara ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Badan Informasi Geospasial, Ibu Titiek Suparwati yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, Kepala Dinas PU dan staf teknis bidang Informasi Geospasial. Dalam sambutannya Bu Titiek menekankan akan pentingnya kerja sama penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar dengan Pemerintah Daerah. Hal ini didasari oleh terbukanya kesempatan daerah dalam menyelenggarakan IGD yang sudah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Informasi Geospasial. Penyelenggaraan IGD oleh Daerah akan memperkuat penyediaan Data Geospasial dan Informasi Geospasial yang saat ini masih terbatas akibat permasalahan dibidang Sumber Daya Manusia, Pendanaan dan Alih Teknologi. Saat ini BIG sedang berusaha untuk menyelesaikan Peraturan Kepala tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar. Peraturan Kepala ini menjadi dasar hukum secara acuan dalam Penyelenggaraan IGD bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah bahkan setiap orang.


   

Pada sesi pertama pertemuan ini salah satunya diisi dengan paparan dari Kepala Bidang Pemetaan Skala Besar, Ade Komara dengan judul “Pemetaan Dasar Berbasis CSRT”. Pada paparannya Pemetaan Dasar bisa mengandalkan CSRT sebagai basis Penyelenggaraan Pemetaan. K/L dan ataupun Pemerintah Daerah yang tidak dapat menunggu hasil kegiatan CSRT pada akhir 2014, disarankan untuk mampu mengalokasikan anggaran untuk kegiatan akusisi data dasar dengan pemotretan udara maupun Lidar untuk dapat menghasilakan peta dasar yang lengkap dengan semua unsurnya serta bisa juga dilakukan dengan hasil dijitasi CSRT. Proses othorektifikasi yang dilakukan harus mengacu pada SOP yang sudah ditetapkan BIG. Semua hasil kegiatan tersebut yang berupa DG dan IG yang dilakukan harus dikoordinasikan dengan BIG. Selanjutnya Pemetaan berbasis CSRT juga berguna bagi penegasan batas daerah selain Peta Rupabumi dengan skala yang memadai serta DEM dengan resolusi yang memadai.
    Saat melakukan registrasi para peserta diberikan FAQ  untuk diisi dan diberikan pada sesi terakhir saat konsultasi untuk Tata Ruang, Batas Wilayah, Penyelenggaraan IGD dengan CSRT, Layanan Jasa dan Produk Informasi Geospasial dan Layanan Diklat Geospasial sehingga Tim Teknis dari BIG bisa mengetahui kebutuhan Informasi Geospasial bagi Pemerintah Daerah.