Rabu, 18 September 2014, Badan Informasi Geospasial  (BIG), sebagai Lembaga Pemerintah Non-Kementerian yang bergerak di bidang pemetaan, telah menyelenggarakan acara yang bertemakan WorksopRancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial. Kegiatan berskala nasional yang diadakan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat ini mengundang perwakilan-perwakilan dari berbagai pemerintah daerah, kementerian/ lembaga pemerintah terkait, serta akademisi-akademisi yang memiliki kompetensi di bidang geografi dan geodesi. Kegiatan Workshop ini digagas oleh Bagian Hukum BIG dan merupakan bagian dari rencana program kerja bagian hukum selama tahun 2014.
WorkshopRancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasialdifokuskan untuk membahas secara bersama serta untuk mendapatkan masukan-masukan berarti dari pihak-pihak yang diundang yang terkait dengan:
1)    Raperka tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD);
2)    Raperka tentang Surat Keterangan Kelompok Orang Penyelenggara IGD;
3)    Raperka tentang Tata Cara Pemberian Izin Pengolahan Data Geospasial (DG) dan IG di Luar Negeri; dan
4)    Raperka tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional (JIGN).

Keempat Raperka tersebut merupakan turunan dari pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional.

Kegiatan WorkshopRancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial ini dibuka oleh Sekretaris Utama BIG, Dra. Titiek Suparwati, pada pukul 9:00 WIB dan menghadirkan tiga pembicara yang memiliki kompetensi di bidangnya, yakni:
-    Kepala Bidang Pemetaan Rupabumi Skala Besar, Dr. Ir. Ade Komara Mulyana;
-    Kepala Bidang Standardisasi Penyelenggaraan Informasi Geospasial, Dr. Ir. Mulyanto Darmawan, M.Sc; dan
-    Kepala Bidang Penyebarluasan Informasi Geospasial, Rizka Windiastuti, MIT.
Sementara itu, bertindak sebagai moderator diskusi adalah Plt. Kepala Bagian Hukum BIG, Sora Lokita, S.H., M.IL.

Kegiatan Workshop dibagi ke dalam 2 (dua) sesi:
-    Sesi pertama membahas raperka-raperka tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial Dasar (IGD), Surat Keterangan Kelompok Orang Penyelenggara IGD, dan Tata Cara Pemberian Izin Pengolahan Data Geospasial (DG) dan IG di Luar Negeri, yang ketiganya merupakan raperka turunan dari PP Nomor 9 Tahun 2014.
-    Sesi kedua membahas raperka tentang Mekanisme Peran Serta Setiap Orang dalam Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang merupakan turunan dari pelaksanaan Perpres Nomor 27 Tahun 2014.



Kegiatan Workshop Rancangan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasialberjalan sukes. Terbukti dengan mampu menyedot animo peserta yang hampir mencapai ratusan orang dari berbagai pihak yang diundang. Tercatat dalam daftar registrasi sebanyak 68 orang. Itu pun belum termasuk pihak-pihak yang ikut serta dalam rombongan masing-masing perwakilan, tapi tidak/ belum melakukan registrasi. Selain itu, antusiasme para peserta dalam memberi masukan, saran, dan pertanyaan menambah hidup suasana diskusi yang diadakan dalam dua sesi tersebut. Tidak jarang masukan atau saran yang diberikan oleh peserta menjadi pertimbangan yang membangun dalam penyelenggaraan workshop-workshop BIG s...