“Peta yang baik adalah ketika peta multisektor dapat diintegrasikan dengan berbagai peta lainnya dalam satu standar, satu referensi, satu database dan satu portal yang sama”, ujar Sora Lokita, Plt. Kepala Bagian Hukum saat berorasi dalam Lokakarya Multi Pihak tentang Kebijakan Satu Peta di Sulawesi Tengah, yang diadakan di Palu tanggal 6 November 2014.
Lokakarya Multi Pihak ini diselenggarakan oleh Yayasan Merah Putih untuk menyusun rancangan kebijakan peta kelola rakyat dalam implementasi One Map Policy di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan dari akademisi, pemerintah daerah, dan masyarakat umum di Provinsi Sulawesi Tengah.
Selain perwakilan dari Badan Informasi Geospasial, yang menjadi narasumber dalam lokakarya ini adalah Gubernur Sulawesi Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan, Mahardi dan Tim Perumus Kebijakan Peta Klaim Wilayah Adat yang diwakili oleh Dr. Livawanti.
Dalam paparannya, Mahardi menyampaikan bahwa masyarakat adat perlu diakui. Namun untuk memperkuat itu, perlu juga ada wilayah adat. Sehingga dengan adanya aplikasi participatory mapping ini, diharapkan bisa memperkuat masyarakat adat untuk dapat memperoleh wilayah hak ulayatnya.
Dalam paparan selanjutnya, Dr. Livawanti menyampaikan bahwa perlunya ada reposisi peta klaim wilayah adat. Oleh sebab itu, adanya aplikasi participatory mapping yang BIG dan UKP4 sediakan tentunya sangat membantu masyarakat adat dalam hal penggambarannya sehingga bisa tersebar secara nasional. Selain itu, Tim Penyusun Kebijakan Peta Klaim Wilayah Adat terus mengedukasi masyarakat adat untuk dapat merujuk kepada kebijakan one map policy, khususnya satu standar dan referensi dalam penyelenggaraan peta wilayah adat.
Dalam diskusi yang berlangsung cukup hangat, diinformasikan pula bahwa bahwa Citra Satelit Resolusi Tinggi juga dapat menjadi salah satu sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam aplikasi participatory mapping.
Mengenai desakan beberapa pihak yang disampaikan pada acara tersebut untuk merevisi berbagai peraturan perundang-undangan terkait spasial yang sampai saat ini dianggap belum berpihak kepada kepentingan pemetaan wilayah adat, Badan Informasi Geospasial menyampaikan bahwa hal ini harus dikaji secara mendalam dan tentunya tidak menutup kemungkinan dilakukan berbagai penyempurnaan di kemudian hari bila sejalan dengan kebijakan yang ada.
Selanjutnya sebagai penutup, Sora Lokita memberikan buku salinan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial serta Kebijakan Satu Peta sebagai tanda persahabatan kepada Yayasan Merah Putih dan Gubernur Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Dinas Kehutanan. (akbar&oki)