Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan, Big Gandeng Undip Dan Uns

By: AHM | Posted on: 13 Dec 2016

Evaluasi peraturan perundang-undangan adalah salah satu tahapan yang harus dilaksanakan untuk mengetahui apakah peraturan perundang-undangan tersebut sudah implementatif atau belum. Atas dasar tersebut, Badan Informasi Geospasial bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro dan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret untuk mengkaji dan mengevaluasi Peraturan Badan Informasi Geospasial khususnya terhadap implementasi penyelenggaraan informasi geospasial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

 

 

Hasil evaluasi tersebut kemudian dipaparkan dalam Focus Group Discussion yang diselenggarakan pada tanggal 8 Desember 2016 di Hotel Harper Mangkubumi, Yogyakarta.  Focus Group Discussion ini dihadiri oleh perwakilan dari Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial, Universitas Sebelas Maret, dan Universitas Diponegoro. Di dalam Focus Group Discussion tersebut, perwakilan dari Universitas Sebelas Maret menyampaikan bahwa sebagian besar Peraturan Badan Informasi Geospasial masih implementatif. “Meski secara substansi peraturannya masih implementatif, namun harus juga diperhatikan implementasi dari peraturan perundang-undangan yang telah ada”, ujar perwakilan dari Universitas Sebelas Maret.

 

Sedangkan perwakilan dari Universitas Diponegoro, Sukinta, memfokuskan kajiannya dalam pelaksanaan pemberian izin terkait informasi geospasial. “Skema dan mekanisme perizinan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial belum mencakup tujuang pengaturan informasi geospasial karena hanya menekankan di sisi pengumpulan data geospasial dan pengolahan data dan informasi geospasial di luar negeri.” ujar Sukinta. “Seharusnya skema perizinan meliputi semua hal yang terkait dengan penyelenggaraan informasi geospasial”, lanjutnya.

Sebagai penutup, Kepala Biro Perencanaan, Kepegawaian, dan Hukum Badan Informasi Geospasial, F. Wahyutomo, menyampaikan bahwa hasil kajian evaluasi peraturan perundang-undangan dari Universitas Diponegoro dan Universitas Sebelas Maret akan menjadi masukan untuk Badan Informasi Geospasial untuk mengimpelementasikan serta menyempurnakan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Sebarkan