Akbar: Penyimpanan Dan Pengamanan Informasi Geospasial Itu Penting

By: Bagian Hukum | Posted on: 03 Dec 2015

Ini sangat ditekankan Akbar Hiznu Mawanda, S.H, M.H., Analis Peraturan Perundang-Undangan di Bagian Hukum Badan Informasi Geospasial, dalam paparannya di Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia Tahun 2015 di Malang pada tanggal 19-20 November 2015.

 

Dalam acara tersebut, Akbar memaparkan tulisan ilmiahnya yang mengambil judul “Urgensi Regulasi Terkait Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pengelolaan Administrasi Pertanahan yang Baik.” Dalam paparannya, Akbar menyampaikan latar belakang mengapa penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial masuk dalam tahapan penyelenggaraan Informasi Geospasial sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

 “Tujuan saya mengambil tema Urgensi Regulasi Terkait Penyimpanan dan Pengamanan Informasi Geospasial untuk Mendukung Pengelolaan Administrasi Pertanahan yang Baik adalah agar para pemangku kepentingan aware dengan salah satu tahapan kegiatan penyelenggaraan informasi geospasial ini. Seringkali para penyelenggara informasi geospasial menyepelekan tahapan ini. Padahal tahapan ini adalah salah satu sarana untuk menjaga ketersediaan informasi geospasial nasional. Contohnya adalah saat bencana tsunami di Aceh, salah satu kendala yang muncul dalam penanganan bencana tersebut adalah kurangnya informasi geospasial yang tersedia karena banyaknya informasi geospasial yang hilang atau rusak terkena tsunami. Ini yang tidak boleh terjadi lagi,” ujar Akbar saat menjelaskan tujuan mengambil tema tersebut.

 

Dalam acara yang juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Informasi Geospasial, dan Ketua Ikatan Surveyor Indonesia tersebut, Akbar menyampaikan bahwa regulasi terkait penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial sudah cukup mumpuni. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial, dan Peraturan Kepala Badan Informasi Geospasial Nomor 12 Tahun 2013 tentang Standar Prosedur Penyimpanan dan Mekanisme Penyimpanan untuk Pengarsipan Data Geospasial dan Imformasi Geospasial adalah beberapa regulasi yang disusun pemerintah untuk mengatur masalah penyimpanan dan pengamanan terkait data dan informasi geospasial ini. “Yang menarik adalah melalui peraturan-peraturan tersebut, sekarang data dan informasi geospasial “status”nya naik menjadi aset nasional. Dengan status aset nasional, jelas penyimpanan dan pengamanan data dan informasi geospasial perlu diatur tersendiri agar pelaksanaannya standar sehingga ketersediaan informasi geospasial tetap terjaga jika dibutuhkan.

Salah satu sarana untuk menyimpan dan mengamankan data dan informasi geospasial adalah dengan menyerahkan duplikat informasi geospasial yang telah dibuat oleh penyelenggara Informasi Geospasial kepada Lembaga Penyimpan. Lembaga Penyimpan ini terdiri atas Arsip Nasional (ANRI), Perpustakaan Nasional (PERPUSNAS), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang kearsipan dan perpustakaan. “Tidak hanya bertugas menyimpan, sebagai perwujudan ketersediaan informasi geospasial yang selalu ada setiap saat, Lembaga Penyimpan juga wajib membuat sistem pengaksesan kembali agar duplikat data dan informasi geospasial yang disimpan di lembaga tersebut dapat diakses kembali, tidak hanya oleh yang menyelenggarakan tetapi juga pemangku kepentingan lainnya dengan catatan data dan informasi geospasial tersebut terklasifikasi sebagai informasi yang terbuka sesuai dengan prinsip Keterbukaan Informasi Publik,” tegas pengamat hukum geospasial asal Dili itu.

 

Sebarkan