Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum

Dasar hukum pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) adalah Keputusan Presiden Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional. Tujuan dari terbitnya Keputusan Presiden ini adalah merupakan landasan hukum untuk lebih memacu dan mengembangkan JDIH kearah yang lebih baik, lebih maju untuk kepentingan bangsa dan negara.

Dengan dikeluarkannya Keppres tersebut keanggotan JDIH meliputi seluruh Kementerian, Lembaga, Pemerintah daerah Kabupaten/Kota; Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama; Pusat Dokumentasi pada Perguruan Tinggi di Indonesia; Lembaga-lembaga lain yang bergerak di bidang pengembangan dokumentasi dan informasi hukum yang ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (baca Hukum dan HAM).

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional diartikan sebagai:

" Suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat, dan akurat"

Sedangkan fungsi JDIH adalah:

1. sebagai salah satu upaya penyediaan sarana pembangunan bidang hukum;